Sekretaris Komisi D Siswanto Apresiasi Wali Kota Depok Soroti Renovasi Sekolah di Depok

 

(patroli bangsa nasional)Sekretaris Komisi D DPRD kota Depok Siswanto mengapresiasi Wali Kota Depok Supian Suri yang akan merenovasi sejumlah sekolah SD dan SMP. Menurut Siswanto, banyak memang sekolah di Depok yang butuh di renovasi.

Depok yang kini sudah merangkak menjadi kota besar tidak selayaknya ada sekolah yang ambruk. Berkaca pada peristiwa ambruknya bangunan SDN Mekarjaya 29 maka menurut Siswanto Pemkot Depok harus segera melakukan renovasi-renovasi yang memang dibutuhkan.

"Karena ini akan memicu kekhawatiran di kalangan orangtua, masyarakat, dan pihak terkait soal keamanan gedung sekolah. Maka dari itu kita apresiasi tadi Pak Wali kota menyoroti soal renovasi sekolah dalam visi misi dan rencana ke depan pembangunan kota Depok," ujar Siswanto.

Lebih jauh Siswanto mengatakan Komisi D akan ikut mendorong renovasi sekolah, meski dalam pembangunannya ada di komisi lain dan dinas terkait. "Kita memang komisi D tidak terkait dengan pembangunan fisik gedungnya, karena itu harus ada sinergitas dengan dinas terkait," ujar Siswanto.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dinilai tidak representatif. Berdasarkan data yang ia terima, hampir setengah dari gedung sekolah di Depok membutuhkan perbaikan.

Oleh karena itu, Supian menegaskan bahwa perbaikan dan renovasi sekolah akan menjadi prioritas utama pemerintah kota.

Kita harus membangun atau merenovasi gedung sekolah. Jangan berharap kualitas pendidikan meningkat jika sarana prasarana tidak mendukung," kata Supian.

Terkait usulan agar sekolah SMA dan SMK tata kelolanya dikembalikan ke Pemerintah Kota/Kabupaten dan tidak lagi di Provinsi, menurut Siswanto hal itu memerlukan kajian lagi.

"Nah ini bisa saja. Asal kita mau sampaikan ke gubernur, kemudian gubernur pun akan melakukan jejak pendapat, melakukan kajian dengan kota-kota dan kabupaten. Kajian terkait dengan urgensi dan efektivitas ketika sekolah SMA atau SMK ini digelola oleh kota dan kabupaten," kata Siswanto.

"Memang dinamis pak ya dunia pendidikan itu. Kadang mungkin waktu ketika ditarik ke provinsi, ini karena menganggap bahwa banyak pemerintah kota dan kabupaten ini tidak kompeten atau kurang bisa mengurusi lembaga pendidikan yang tingkat atas, SMA, SMK itu. Sehingga ini harus ditarik ke provinsi," tutur Siswanto.***