Bekasi, patroli Bangsa nasional Dalam suatu proses demokrasi yang melekat pada pemerintahan desa, pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan momen penting dalam menentukan perwakilan masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasi terkait pembangunan desa.
Namun, tidak dengan pembentukan pemilihan BPD di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diduga dalam proses pembentukan tidak transparan sehingga terkesan menciderai demokrasi.
Hal tersebut, disampaikan salah seorang perwakilan Warga, Suheru, (50), menyampaikan bahwa ada yang janggal dalam proses pembentukan BPD.
Lanjut Suheru mengatakan, dalam pemilihan tersebut terkesan tertutup dan tidak transparan
"Panetia bubar gak usah ada pemilihan, kalau tidak ada transparansi dalam pemilihan BPD, seharusnya ketua BPD wakil dari masyarakat harus bisa menampung aspirasi rakyatnya," kata Suheru (50).
Polemik rencana pemilihan anggota BPD mengguncang publik. Rapat untuk Pemilihan BPD tersebut dinilai tidak transparan dan diduga sarat kepentingan.
"Panetia bubar gak usah ada pemilihan, kalau tidak ada transparansi dalam pemilihan BPD, seharus nya ketua BPD wakil dari masyarakat harus bisa menampung aspirasi rakyatnya," kata Suheru (50).
Ditempat yang sama, Kepala Desa, Harun zein, mengatakan bahwa dirinya menunggu dari hasil kesepakatan pihak kecamatan.
"Saya nunggu hasil kesepakatan dari kecamatan dan harus sama desa yang lain," ucap Harun zein Kepala Desa.
(Aceng)
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon