.jpeg)
Taput(PATROLI BANGSA NASIONAL)Sertifikasi ribuan guru SD dan SMP di Kab. Tapanuli Utara (Taput) di triwulan terakhir tahun 2024 belum terbayarkan. Belum lagi Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II juga pada tahun 2024 belum realisasi untuk 241 Desa sampai sekarang, kondisi itu menjadi indikasi kacaunya keuangan Pemkab Taput.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Tapanuli Utara (Taput) Kijo Sinaga dinilai ikut berperan menimbulkan kekacauan keuangan Pemkab Taput.
Patar Lumban Gaol seorang pegiat sosial kontrol Selasa (14/1/2025) menuturkan, kekacauan keuangan Pemkab Taput pada tahun 2024 diakibatkan kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
Menurutnya, pinjaman PEN merupakan salah satu beban anggaran APBD Taput. Karena setiap Tahun Pemkab Taput harus membayar cicilan pinjaman sebesar 80 milyar rupiah rupiah.
Selain itu, pengangkatan pegawai P3K hingga 3000 lebih yang mengakibatkan beban anggaran bertambah kurang lebih 130 milyar rupiah pertahun.
Dimana kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekretaris Daerah yang dijabat pada saat itu oleh Indra Simaremare sebagai ketua TAPD, Kaban BKAD, Kaban Pendapatan, Kepala Bappeda, Asisten yang didukung oleh anggota lainya dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagai bagian dari tim TAPD Kijo Sinaga salah satu yang dinilai berperan mendukung kebijakan yang terindikasi hanya mengakomodir kepentingan penguasa pada saat itu sehingga menimbulkan kekacauan keuangan daerah tersebut.
Akan tetapi, sebagai salah seorang yang bertanggung jawab dalam kekacauan yang berujung pada defisit anggaran mencapai kurang lebih 100 milyard rupiah, Kijo Sinaga selalu menghindar ketika diminta tanggapan oleh media.
"Yang pasti Kijo Sinaga Kaban BKAD Pemkab Taput salah seorang tim TAPD harus bertanggung jawab akan kekisruhan keuangan yang mengakibatkan Pemkab Taput mengalami Defisit anggaran" ujar Patar Lumban Gao
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon