Di Balik Konsesi: Menimbang Ulang Kehadiran PT. TPL di Kecamatan Sipahutar

Kehadiran(PATROLI BANGSA NASIONAL.MY.ID)PT. Toba Pulp Lestari (TPL) di Kecamatan Sipahutar menjadi babak baru dalam narasi pembangunan daerah. Perusahaan yang bergerak di sektor industri kehutanan ini membawa janji investasi, lapangan kerja, dan infrastruktur. Namun, di balik janji-janji itu, muncul realita lain yang tak bisa diabaikan: kerusakan jalan  , degradasi lingkungan  , dan polarisasi sosial di tengah masyarakat.

Sebagai kader muda yang dibentuk dalam semangat pelayanan tumbuh dalam masyarakat dan berakar didalam gereja serta keadilan sosial, saya ingin mengajak kita semua terutama generasi muda dan pemangku kebijakan lokal untuk menimbang ulang sejauh mana kehadiran korporasi besar ini benar-benar berdampak bagi rakyat Kecamatan Sipahutar terkhusus Desa Yang berhubungan langsung dengan PT. TPL . 

𝗝𝗮𝗻𝗷𝗶 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀𝗶, 𝗧𝗮𝗽𝗶 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝘂𝗻𝘁𝘂𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻? 

Benar bahwa TPL membuka lapangan pekerjaan, namun mayoritas posisi itu bersifat kontrak, buruh kasar, dan minim jaminan kesejahteraan. Sementara itu, keuntungan utama justru mengalir ke luar daerah. Ekonomi lokal nyaris tidak tumbuh signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.

Suatu ironi yang nyata: jalan Lapen Aek Napa Desa Sabungan Nihuta IV yang dilewati truk-truk logistik perusahaan rusak parah bahkan mereka "TPL" Sukses Merubah Jalan Lapen menjadi Perkerasan. 

Dalam hal lainpun Patut kita Duga Pencemaran Sumber Mata Air PDAM Mual Natio Sipahutar dimana Hulu Sungai ditanami pohon Ecaliptus yang sangat rentan dengan pemakaian kimia dan Racun Pestisida . namun, jarang ada tanggung jawab langsung dari TPL untuk memperbaikinya secara berkelanjutan.

𝗔𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝘁𝗲𝗿𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽 𝗞𝗲𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗱𝗮𝘆𝗮

Kecamatan Sipahutar bukan hanya wilayah administratif. Ia adalah tanah leluhur, pusat kebun kopi, penghasil kemenyan, penghasil nenas, penghasil beras dan identitas kultural yang hidup melalui tanah. Lahan-lahan produktif rakyat kini makin terdesak oleh ekspansi Eucalyptus tanaman industri yang rakus air dan bersifat monokultur.

Konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan terus terjadi. Nilai gotong royong dan solidaritas kini diuji, karena sebagian warga memilih diam atau bekerja sama, sementara yang lain berdiri di barisan penolakan.

𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗖𝘂𝗰𝗶 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton atau perantara kepentingan korporasi. Perlu ada keberanian untuk mengkaji ulang izin konsesi, mengevaluasi realisasi CSR, dan memaksa TPL duduk satu meja bersama masyarakat dalam forum terbuka.

Jika tidak, yang terjadi hanyalah ketimpangan struktural yang dibiarkan berakar.

𝗚𝗔𝗠𝗞𝗜  𝗕𝗲𝗿𝗱𝗶𝗿𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗞𝗲𝗮𝗱𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹

Sebagai organisasi kepemudaan yang lahir dari rahim gereja dan bertumbuh dalam semangat nasionalisme, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ( GAMKI ) Sipahutar akan selalu berpihak pada rakyat. Kami bukan anti-investasi, tapi kami menolak eksploitasi yang mengatasnamakan pembangunan, tapi justru memiskinkan rakyat dan memecah belah masyarakat atau sering disebut komunitas adat.

Kita butuh model pembangunan yang berkeadilan ekologis, transparan secara ekonomi, dan menghormati hak-hak budaya lokal.

Saat ini, di Kecamatan Sipahutar, kita sedang berada di persimpangan. Kita bisa memilih untuk diam dan membiarkan “𝗽𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻” berjalan tanpa arah, atau kita bisa bersuara dan menjadi bagian dari generasi yang memperjuangkan hak rakyatnya.

Karena seperti kata pepatah: Kalau kita membiarkan satu pohon tumbang demi satu kepentingan, kelak kita akan kehilangan hutan, dan bersama identitas kita (HISTONI,TAMBUNAN)