Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Setujui RAPBD 2026

 Depok,PATROLI BANGSA NASIONAL – DPRD Kota Depok secara resmi menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Depok, Jl. Boulevard Grand Depok City, Kamis (27/11/2025).

Dalam persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna dan dihadiri Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah, 37 dari 39 anggota dewan – 34 hadir langsung dan 3 hadir secara virtual.

Rapat yang diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok oleh Edi Masturo menyampaikan bahwa APBD 2026 Pendapatan Rp.4.165 Triliun, Belanja Rp.4,395 Triliun.

Ia menjelaskan bahwa Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan secara intensif, demokratis, dan dinamis, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas serta memastikan pemanfaatan uang rakyat untuk kemakmuran masyarakat.

Lebih lanjut, Edi memaparkan struktur Rancangan APBD 2026 yang telah disepakati Pendapatan Daerah adalah Rp.4,165 Triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp.2,457 triliun2. Pendapatan Transfer: Rp.1,707 triliun, Belanja Daerah: Rp.4,395 Triliun, Belanja diarahkan untuk pemenuhan mandatory spending, layanan dasar, serta target prioritas pembangunan.

Rinciannya: Belanja Operasi: Rp.3,529 triliun, Belanja Modal: Rp700,7 miliar, Belanja Tak Terduga: Rp.67 miliar, Dengan struktur tersebut, APBD 2026 mengalami defisit Rp.230,725 miliar, yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto.

Pembiayaan tersebut meliputi Penerimaan Silpa (sisa anggaran tahun sebelumnya): Rp.160,7 miliar, Penerimaan pembiayaan utang daerah: Rp.82,5 miliar, Pengeluaran pembiayaan: pembayaran pokok utang Rp.2,475 miliar dan penyertaan modal kepada PT Tirta Asasta Rp10 miliar, sehingga silpa akhir tahun dipastikan nol rupiah.

Tujuh Catatan Strategis Banggar Banggar DPRD juga memberikan sejumlah catatan penting yang wajib ditindaklanjuti Pemkot Depok, antara lain:

1. Kenaikan insentif RT, RW, dan LPM, dipenuhi melalui optimalisasi anggaran Desember dan ABT 2026.

2. Pembangunan Flyover Margonda–Juanda, disetujui dengan syarat Pemkot melengkapi DED, FS, dan dasar hukum yang kuat.

3. Penyertaan modal Rp10 miliar kepada PT Tirta Asasta untuk meningkatkan layanan air bersih.

4. Penambahan anggaran sosialisasi & penyerapan aspirasi DPRD.

5. Penanganan darurat infrastruktur kesehatan di RSUD KiSA sebesar Rp.2 miliar dari dana BLUD.

6. Kebutuhan anggaran Porprov Jawa Barat 2026, diprioritaskan pada perubahan APBD.

7. Penundaan usulan Jembatan Bulak Barat dan pelatihan bahasa Jepang karena keterbatasan fiskal.

Edi menutup laporannya dengan mengapresiasi kerja sama DPRD, TAPD dan seluruh perangkat daerah sehingga pembahasan APBD 2026 berjalan lancar.

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan TAPD atas kerja keras menyelesaikan pembahasan APBD dengan disiplin dan atmosfer kerja yang konstruktif.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif inilah yang menjadi prasyarat penting dalam pembangunan daerah,” ujar Chandra.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dalam kondisi fiskal yang menantang, seiring menurunnya pendapatan transfer dari pusat dan provinsi, sementara kebutuhan pelayanan dasar terus meningkat. Meski Depok dikategorikan memiliki kapasitas fiskal tinggi, ruang fiskal tetap terbatas akibat beban belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Lebih lanjut, kepada semua pihak diharapkan dapat mendukung pembangunan Flyover Margonda, pentingnya pembangunan Flyover Margonda, yang diyakini dapat mengurai kemacetan di koridor Margonda –Juanda serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya sektor perdagangan, jasa, dan UMKM.

“Saya mengajak seluruh unsur untuk memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan flyover Margonda. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan efisiensi perjalanan,” tegasnya.

APBD 2026 adalah representasi dari harapan masyarakat Depok untuk pelayanan publik yang lebih baik.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi warga yang lebih tepat dilayani, lebih nyaman hidupnya, dan lebih sejahtera kehidupannya, inilah semangat Depok Maju,” ujarnya.

“Diakhir sambutannya, Chandra mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD 2026 dan benar-benar dapat dikerjakan untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat Kota Depok,” pungkasnya