Tapanuli Utara(PATROLI BANGSA NASIONAL)Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) Kecamatan Sipahutar kini dikabarkan bangkrut dan hanya tinggal nama. Padahal, lembaga ini sejatinya dibentuk untuk menjadi wadah pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sebanyak 25 desa di Kecamatan Sipahutar sebelumnya telah menyetor modal Rp30 juta per desa. Total, Rp750 juta uang rakyat yang bersumber dari Dana Desa telah disalurkan. Namun hingga kini, kejelasan penggunaan dana tersebut masih gelap dan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.
Ketua PAC GAMKI Sipahutar, Haposan Simanjuntak, menilai persoalan ini adalah cermin lemahnya pengawasan pemerintah kecamatan dan BKAD (Badan Kerja Sama Antar Desa).
“Uang rakyat ini bukan angka kecil, Rp750 juta itu hasil jerih payah masyarakat. Namun, Bumdesma yang seharusnya menjadi harapan justru berakhir tragis. Pertanyaannya, ke mana uang itu mengalir, dan mengapa pemerintah serta BKAD seolah tutup mata?” ujar Haposan, Sabtu (17/8/2025).
Menurutnya, audit memang pernah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara. Namun, hingga menjelang HUT ke-80 RI, hasil audit itu tidak pernah dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat.
“Audit sudah dilakukan, tapi publik hanya disuguhi sunyi. Transparansi nihil, tindak lanjut pun tidak ada. Jangan-jangan ada pihak-pihak yang menikmati, sementara rakyat yang merugi,” tegas Haposan.
Ia menambahkan, para kepala desa yang menyetor modal juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan dana yang dititipkan oleh warganya.
“Kepala desa bukan hanya penyetor modal. Mereka membawa amanah rakyat. Kalau kemudian uang itu hilang tanpa jejak, ini bukan sekadar kerugian material, tapi juga runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya sendiri,” tambahnya.
Haposan menilai kasus ini menjadi tamparan keras di usia 80 tahun Indonesia merdeka. Ia menyebut, kegagalan pengelolaan Bumdesma sama halnya dengan bentuk baru dari eksploitasi rakyat.
“Dulu kita dieksploitasi bangsa asing, sekarang rakyat bisa ‘dikerjai’ oleh lembaganya sendiri. Kalau ini terus dibiarkan, apa bedanya kemerdekaan hari ini dengan masa penjajahan?” pungkasnya.
Kasus bangkrutnya Bumdesma Honas Sipahutar Najogi kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti langkah tegas pemerintah kecamatan, BKAD, maupun aparat penegak hukum agar kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan.(HISTONI,TAMBUNAN)
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon