Bogor Kota(patroli Bangsa nasional) Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyoroti keras pengelolaan parkir di RSUD Kota Bogor yang saat ini dikelola pihak ketiga, Denisa Media Utama.
Menurut KPP Bogor Raya, pengelolaan parkir tersebut tidak transparan, merugikan keuangan daerah, serta membebani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Lebih ironis lagi, supir ambulance yang seharusnya mendapatkan akses khusus dan cepat pun turut mengeluhkan pengelolaan parkir yang semrawut.
“Bayangkan, supir ambulance yang membawa pasien darurat pun ikut dipersulit. Ini jelas mencoreng wajah pelayanan publik RSUD Kota Bogor. Bagaimana mungkin rumah sakit pemerintah justru memperlakukan kendaraan darurat seperti kendaraan biasa yang dikenai pungutan parkir?” tegas Benny Sitepu Ketua KPP Bogor Raya kepada media tgl (18/8/2025).
KPP Bogor Raya menilai, Direktur RSUD Kota Bogor telah lalai apabila tetap mempertahankan kontrak dengan Denisa Media Utama. Ada indikasi pembiaran terhadap praktik yang merugikan pasien, menyulitkan tenaga medis, dan berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah (PAD).
Oleh karena itu, KPP Bogor Raya secara tegas menuntut:
1. Direktur RSUD Kota Bogor segera memutus kontrak dengan Denisa Media Utama.
2. Dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas sistem pengelolaan parkir di RSUD Kota Bogor.
3. Pengelolaan parkir dikembalikan ke manajemen RSUD agar lebih akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.
4. Memberikan kebijakan bebas parkir bagi kendaraan darurat, khususnya ambulance.
KPP Bogor Raya juga mengingatkan, apabila tuntutan ini diabaikan, aksi massa dalam skala lebih besar akan digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik yang merugikan masyarakat dan mencederai pelayanan publik di Kota Bogor.(TIM/RED)
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon