PERAN STRATEGIS POLRI MENGAWAL PEMERINTAHAN PRABOWO

Jakarta(PATROLI BANGSA NASIONAL)Satu tahun terlalu singkat untuk mengukur berhasil pemerintahan Prabowo. Rezim Prabowo memiliki agenda strategis (Asta Cita). Tetapi keberhasilan

rezim pemerintahan menyelenggarakan agenda strategis, tergantung cara

cermat rezim pemerintah merespon isu dan tuntutan publik.

Pemerintah harus memiliki sektor kunci sebagai saluran resolusi yang dapat

diandalkan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) salah satu institusi strategis

yang dapat digunakan oleh rezim pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya

ialah bagaimana Polri menjadi sektor kunci yang menentukan keberhasilan

rezim pemerintahan Prabowo?

Jawabannya sangat gambang! Salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo

adalah ketahanan pangan. Program pemerintah dalam agenda strategis

ketahanan pangan salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG sangat berdampak di masyarakat, namun memiliki persoalan

yang krusial yaitu keamanan dan kesehatan. Maka Polri harus dilibatkan!

REFLEKSI SATU TAHUN PEMERINTAHAN: POLRI SEKTOR STRATEGIS

Pemerintahan Prabowo sebenarnya diwarisi masalah yaitu krisis kepercayaan

publik oleh rezim pemerintahan sebelumnya.

Persoalan ini bukan hanya

sebagai tantangan dan hambatan saja, tetapi juga sebagai peluang untuk

pembuktian. Bukti konkrit krisis kepercayaan publik ini ialah adanya tagar

#resetIndonesia dan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Berdasarkan tagar dan tuntutan rakyat tersebut, maka pemerintah memiliki

dua persoalan. Pertama, tata kelola dan kebijakan pemerintah harus dibenahi

secara sistemik. Artinya kebijakan pemerintah tidak menguntungkan segelitir

elite dan golongan tertentu.

Kedua, pemerintah memiliki masalah pada integritas dan penyalagunaan

kekuasaan. Bukan lagi rahasia umum, akuntabilitas, transparansi dan

profesionalitas dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Tugas Presiden harus dapat mengentaskan persoalan tersebut karena

mempengaruhi agenda strategis rezim pemerintahannya.

Pemerintahan saat ini sedang menjalankan program strategis nasional, maka

perlu untuk tetap menjaga dan menjamin stabilitas dan akuntabiltas dari publik. Kasus keracunan dan dugaan korupsi dalam program MBG saat ini

mengkonfirmasi tagar dan berbagai tuntutan publik.

Terdata sejauh ini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG yang

ditemukan di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 16 Provinsi.

Kemudian dugaan temuan KPK bahwa anggaran MBG dikorupsi. Hal ini

menunjukan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan program.

Bahkan publik mempresure program strategis MBG untuk dievaluasi dan

diberhentikan. Tentu desakan dan presure ini sebagai pukulan awal rezim

pemerintah dalam pelaksanaan program pada agenda strategis nasionalnya.

Maka pemerintahan Prabowo harus memberikan jaminan pada program

strategisnya.

Pemerintah perlu pertimbangkan untuk melibatkan Kepolisian Republik

Indonesia (Polri). Melibatkan Polri dalam program strategis nasional sebagai

langkah utama untuk menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik. Polri tidak

hanya sebagai benteng, tetapi juga sebagai ujung tombak pemerintah dalam

menjamin program strategis nasional.

Keterlibatan Polri untuk menguraikan masalah krisis kepercayaan terhadap

pemerintah terutama pada sektor penegakkan hukum yaitu keamanan dan

keadilan. Polri tidak hanya sebagai penjaga integritas atau akuntabilitas,

namun memberikan jaminan dan kepastian keadilan dan keamanan.

PERAN POLRI DALAM KEAMANAN DAN KEADILAN

Memastikan keadilan dan keamanan dalam program strategis nasional

Prabowo adalah tujuan utama keterlibatan Polri. Sebagai penegak hukum,

Polri akan mengawal program pemerintah melalui dua cara. Pertama, Polri

melakukan early warning system untuk mendeteksi potensi penyimpangan,

penyelewengan, atau ancaman keamanan sejak dini.

Peran tersebut karena Polri memiliki isntrumen lengkap seperti Satuan Kerja

Intelkam, Kortas Tipikor, Bareskrim. Instrumen Polri dapat melakukan deteksi

dini dan pengawasan terhadap penyelewengan dana dari program strategis

nasional. Peran ini memungkinkan zero masalah keracunan dan sunat

anggaran program MBG.

Kedua, supremasi hukum. Polri memiliki tugas untuk menjamin keamanan dan

keadilan, maka Polri harus melakukan penegakkan hukum yang berorientasi

humanis, bukan represif dengan fokus pemberantasan korupsi dan menjamin

kebebasan sipil.

Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah harus mendukung dan

memberikan ruang kepada Polri dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset

oleh DPR dan bersinergi dengan Kejaksaan/KPK dalam penindakan kasus

korupsi.

Sementara dalam memberikan jaminan kebebasan sipil, Polri menjadi bagian

penting dalam melindungi hak-hak warga negara dalam menyampaikan

pendapat (demonstrasi) sesuai UU, dengan mengedepankan negosiasi dan

pendekatan humanis sebagai protokol utama.

Maka sebenarnya, kasus keracunan dalam program MBG akibat dari

sempitnya peran keamanan dan keadilan. Keracunan tidak sekedar sebagai

masalah rendahnya standar kebersihan/higienis dan pengawasan kualitas

bahan baku. Namun karena tidak adanya pengawasan dan pengontrolan yang

aman dan terukur terhadap rantai program MBG.

PRESIDEN PERLU REFORMASI KULTURAL PADA POLRI

Walaupun dalam artikel ini Polri didorong untuk terlibat dalam agenda

program strategis, tetapi Polri perlu untuk dipastikan telah sesuai tuntutan

publik. Pemerintah harus melakukan reformasi kultural pada Polri agar

kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat.

Reformasi kultural merupakan self correction. Polri dalam menjaga keamanan

dan penegakkan keadilan harus bergeser dari alat keamanan yang bersifat

memaksa (koersif), menuju supremasi nilai sipil yaitu fasilitator pelayanan

hukum dan pelayanan publik (humanis).

Reformasi kultural pada Polri dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu

akuntabiltas internal dan kolaborasi eksternal.

Akuntabiltas internal, bahwa Polri harus mereformasi diri dengan zero

toleransi terhadap pelanggaran kode etik untuk perbaikan citra publik. Polri

harus melakukan penguatan pada Propam dengan anggaran dan

independensi untuk menindak pimpinan dan anggota yang bermasalah.

Kolaborasi eksternal yaitu Polri harus dapat bersinergi dan berkolaborasi

dalam perbaikan kelembagaan secara aktif dan transparan. Oleh sebab itu,

Pemerintah harus memfasilitasi termasuk dengan Komisi Reformasi Polri

Independen (jika dibentuk) untuk mentransformasi Polri baru yaitu berbudaya

humanis.

Jadi keberhasilan rezim Prabowo kedepan dengan agenda strategisnya dapat

diukur dari kemampuannya memenuhi dahaga publik. Respon pemerintah menentukan kepuasaan dan kesukaan publik kepada rezim pemerintah.

Termasuk cara mencegah dan mendeteksi persoalan dalam pelaksaaan

kebijakan strategis pemerintah. Jadi Polri tidak hanya membantu

mengamankan program pemerintah, tetapi juga secara fundamental

memulihkan krisis kepercayaan publik.(TIM/RED)