OKI SUMSEL PATROLI BANGSA NASIONAL Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang digelar di Dinesti Land pada Jumat (24/4/2026) berlangsung lancar dan meriah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Meski berjalan sukses, pelaksanaan HPN tahun ini menyisakan catatan kritis terkait dukungan Pemerintah Kabupaten OKI yang dinilai belum optimal.
Diketahui, peringatan HPN baru dapat terlaksana pada April 2026 akibat proses pembentukan panitia dari berbagai organisasi pers yang memerlukan waktu cukup panjang.
Namun, di balik keberhasilan acara, muncul kesan bahwa dukungan pemerintah daerah masih bersifat parsial.
Pemkab OKI disebut hanya memberikan dukungan terbatas berupa fasilitas lokasi, konsumsi, dan bantuan teknis lainnya. Sementara itu, sejumlah aspek mendasar yang menyangkut kenyamanan peserta justru luput dari perhatian, salah satunya kebijakan parkir berbayar di lokasi acara.
Peserta HPN tetap dikenakan tarif parkir oleh pengelola tempat, yakni Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor.
Salah satu peserta, wartawan media cetak dan online News Hunter biro OKI, Salim Kosim, mengungkapkan pengalamannya saat memasuki lokasi acara.
“Saya tetap diminta membayar parkir oleh petugas di gerbang. Bahkan ketika saya menjelaskan bahwa ini acara pers dan saya bagian dari peserta, petugas tetap bersikukuh,” ujarnya.
Menurutnya, situasi tersebut sempat menimbulkan ketegangan kecil antara dirinya dan petugas keamanan.
“Petugas mengatakan mereka tidak mengetahui siapa peserta atau bukan, dan tetap meminta pembayaran karcis. Ini tentu menjadi pertanyaan, sejauh mana koordinasi antara panitia dan pengelola lokasi,” tambahnya.
Peristiwa ini memunculkan kritik bahwa peringatan HPN yang seharusnya menjadi momentum penghormatan terhadap insan pers justru diwarnai dengan kebijakan teknis yang kurang sensitif.
Sejumlah kalangan menilai, jika pemerintah daerah benar-benar ingin menunjukkan keberpihakan terhadap pers, maka dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menyentuh aspek substansial yang memberikan kenyamanan dan penghormatan bagi para jurnalis.
HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan refleksi atas peran strategis pers dalam demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih utuh dari pemerintah daerah agar momentum ini tidak kehilangan makna.
Pewarta (M noor)
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon