Bogor,(PATROLI BANGSA NASIONAL)DPRD Kabupaten Bogor bersama Bupati dan Wakil Bupati Bogor menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan dihadiri para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam forum tersebut, tiga agenda utama dibahas secara komprehensif dan strategis. Rabu (06/05).
Agenda pertama adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen dalam menjaga eksistensi serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Bogor.
Agenda kedua yakni penetapan keputusan DPRD terhadap rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan seluruh alat kelengkapan DPRD bersama fraksi-fraksi, yang memuat berbagai catatan, saran, dan masukan konstruktif untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Sementara agenda ketiga adalah penutupan masa persidangan kedua Tahun 2025–2026 serta pembukaan masa persidangan ketiga Tahun 2025–2026.
Dalam keterangannya, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor atas kerja keras dalam mencermati dan mengkaji LKPJ secara mendalam.
“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mencakup sektor pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hingga pelestarian adat dan budaya.
Lebih lanjut, Rudy Susmanto juga menyoroti pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, mengingat Kabupaten Bogor memiliki keragaman budaya dengan karakteristik wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang besar.
“Keberagaman wilayah Kabupaten Bogor dari barat, utara, selatan hingga timur menjadi kekuatan tersendiri yang harus dijaga dan dikembangkan bersama,” tambahnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial, tetapi juga melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya.
Rapat paripurna ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih optimal, inklusif, dan berkelanjutan.
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon