OKI SUMSEL PATROLI BANGSA NASIONAL – Pasca viralnya dugaan perayaan ulang tahun pegawai Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang disebut-sebut dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di salah satu hotel mewah di Palembang, sikap tertutup justru ditunjukkan oleh pihak Inspektorat.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media hingga kini belum membuahkan hasil. Pesan yang dilayangkan melalui WhatsApp tidak mendapat respons. Bahkan saat didatangi langsung ke kantor Inspektorat OKI pada Senin (4/5/2026), Inspektur maupun para Inspektur Pembantu (Irban) tidak dapat ditemui.
Seorang petugas Satpol PP yang berjaga di kantor tersebut menyampaikan bahwa sejumlah pejabat Inspektorat tidak berada di tempat.
“Bapak mau bertemu siapa? Inspektur tidak ada, sejak pagi ke Pemda. Irban I sampai IV juga tidak ada. Sekretaris informasinya ikut Bupati ke Kelempuing,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan kesan kuat bahwa pihak Inspektorat OKI menghindari wartawan yang tengah berupaya melakukan klarifikasi atas isu yang berkembang.
Sebelumnya, sorotan terhadap kinerja Inspektorat OKI menguat setelah beredar informasi mengenai kegiatan yang diduga sebagai perayaan ulang tahun di hotel berbintang. Kegiatan tersebut disebut melibatkan sejumlah pejabat internal dan dikemas dalam agenda resmi.
Kritik keras datang dari Perkumpulan Bende Seguguk (PBS). Melalui perwakilannya, Ahmad Akbar, PBS mempertanyakan integritas dan sensitivitas Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah.
“Ketika publik sedang didorong untuk memahami pentingnya efisiensi anggaran, justru muncul kegiatan yang berkesan elitis. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pengawasan,” tegas Akbar.
Ia menilai, Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas, bukan malah menghadirkan polemik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Lebih lanjut, PBS juga menyoroti minimnya transparansi terkait capaian kinerja Inspektorat. Hingga saat ini, menurut mereka, belum ada penjelasan terbuka mengenai sejauh mana efektivitas pengawasan yang telah dilakukan, termasuk dalam menindaklanjuti temuan maupun mencegah potensi penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai Inspektorat hanya menjadi formalitas struktural. Harus ada keberanian membuka data, menyampaikan capaian, serta memastikan pengawasan berjalan tanpa tebang pilih,” lanjutnya.
PBS mendesak agar Inspektorat OKI segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, sekaligus memaparkan kinerja pengawasan yang telah dilakukan.
Minimnya respons ini dinilai semakin memperkuat persepsi adanya jarak antara fungsi pengawasan dengan praktik di lapangan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, sikap terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik. Masyarakat pun berharap Inspektorat OKI tidak hanya hadir sebagai simbol pengawasan, tetapi benar-benar menjalankan peran strategisnya secara transparan dan berintegritas.
(Noor)
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon