Kabupaten Bekasi, patroli Bangsa nasional,, hingga kini masih menjadi pertanyaan. Meski notulen kesepakatan terkait pembangunan kembali bangunan tersebut telah ditandatangani pada 2 November 2026, realisasi pembangunan belum menunjukkan kepastian, termasuk mengenai lokasi yang akan digunakan.
Notulen kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedung Pengawas, Rohmat Wijaya, Mardanih Penjabat (Pj) Kepala Desa, serta Leo Burhanudin selaku pihak Kepala Desa terpilih.
Dalam salah satu dari empat poin kesepakatan, Leo Burhanudin menyatakan bahwa pendopo desa yang telah dibongkar akan dibangun kembali oleh kepala desa definitif atau kepala desa terpilih.
Adapun alasan pembongkaran sebagaimana tercantum dalam kesepakatan tersebut, yakni kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak serta letaknya dianggap kurang sesuai dengan kondisi geografis.
Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun titik lokasi pembangunan kembali pendopo tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah anggota BPD kembali mempertanyakan tindak lanjut kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.
Salah satunya disampaikan Acep Sukarna, anggota BPD yang membidangi pembangunan. Ia menegaskan perlunya kepastian dari pemerintah desa mengenai kapan pembangunan kembali pendopo akan dimulai.
Menurut Acep, keberadaan pendopo tersebut bukan sekadar bangunan fisik, melainkan juga memiliki nilai sejarah dalam perjalanan kepemimpinan kepala desa terdahulu.
"Ini penting, karena pendopo yang dirobohkan kemarin merupakan bagian dari sejarah kepemimpinan kepala desa terdahulu. Dari informasi yang saya terima, pendopo desa ini dibangun pada masa kepemimpinan H. Nurja dan pernah direhabilitasi pada masa Kepala Desa H. Nacin serta H. Nasarudin menggunakan anggaran desa. Sehingga keberadaannya harus dilestarikan, "ujar Acep, Kamis (19/11/2026).
Ia juga mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan pendopo pengganti.
Menurutnya, apabila alasan pembongkaran karena posisi bangunan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan kondisi geografis, pemerintah desa seharusnya segera menentukan lokasi baru yang dinilai tepat.
"Kalau posisi pendopo yang dirobohkan itu tidak sesuai letak geografisnya, lalu di mana lokasi yang sesuai? Segera tentukan. Kami tunggu respons cepat dari Kepala Desa Kedung Pengawas, Hj. Siti Rodiyah, "ungkapnya.
Acep berharap kesepakatan yang telah dituangkan dalam notulen tidak berhenti sebatas dokumen tertulis, tetapi ditindaklanjuti dengan kepastian waktu dan lokasi pembangunan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat kepastian mengenai jadwal maupun lokasi pembangunan kembali pendopo Desa Kedung Pengawas. Pihak pemerintah desa, khususnya Kepala Desa definitif Hj. Siti Rodiyah, diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait tindak lanjut kesepakatan tersebut.
Dengan demikian, keberadaan pendopo yang memiliki riwayat penggunaan anggaran desa dan nilai sejarah kepemimpinan pemerintahan desa dapat memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan pembangunannya.(*)
Aceng

This post have 0 comments
EmoticonEmoticon