Komisi C DPRD Kota Depok, Gelar Rapat Kerja Dengan Mitra Kerja Dinas Pemerintah

Depok,(PATROLI BANGSA NASIONAL)Setelah Komisi A menggelar Rapat Kerja bersama dengan para Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se Kota Depok, kini giliran Komisi C yang menggelar rapat rencana kerja dengan OPD yang menjadi leading sektornya, Rapat kerja tersebut berlangsung diruang rapat Badan Musyawarah (Bamus), Jumat (12/09/2025)

Nampak hadir pula beberapa anggota Komisi C di antaranya Ketua Komisi C Hengki dari Fraksi PKS, Mochamad Taufik dari Fraksi Demokrat dan Abdul Khoir Fraksi PKB.

Kegiatan rapat kerja tersebut di gelar dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD khususnya fungsi pengawasan Komisi C DPRD Kota Depok.

Rapat tersebut menghadirkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Kota Depok. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, hingga Kepala Dinas Perhubungan.

Selain itu, turut serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, serta Kepala ULP Setda Depok. Kehadiran lintas OPD ini menegaskan bahwa agenda pengawasan DPRD mencakup sektor yang luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penataan ruang kota.

Komisi C DPRD menempatkan rapat kerja ini sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintah kota dalam menjalankan program-program prioritas. Dengan mempertemukan para kepala OPD, dewan ingin memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.

Pembahasan juga diarahkan pada efektivitas anggaran dan capaian program yang telah direncanakan sepanjang tahun berjalan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pelaksanaan proyek maupun penyalahgunaan anggaran.

Forum kerja sama legislatif dan eksekutif tersebut diharapkan menjadi ruang sinergi dalam memperkuat arah pembangunan Depok. Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPRD ingin memastikan pelayanan publik yang dihasilkan OPD mampu menjawab kebutuhan warga kota

Seperti di ketahui Rapat Kerja tersebut bertujuan untuk mendengarkan secara langsung program kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat terakomodir pada APBD di tahun 2026.(tim/red)