DPMD Kab Bekasi Lakukan Monitoring Dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan

 CIKARANG-patroli bangsa Nasional pemerintah Kab Bekasi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat desa.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas jaminan sosial hingga ke level desa.

Kepala DPMD Kabupaten Bekasi, Imam Santoso, menegaskan bahwa desa memiliki posisi penting dalam mewujudkan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, kami berharap pemerintah desa dapat semakin aktif dalam mendorong masyarakat, khususnya pekerja rentan, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Andriyanda Damayanta, mengungkapkan bahwa dari total 179 kecamatan, baru empat kecamatan yang telah mencapai kepesertaan 100 persen. Sementara itu, masih terdapat dua kecamatan yang belum mendaftarkan perangkat desanya sehingga belum mendapatkan perlindungan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang, Muhyiddin Dj, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target universal coverage.

Universal coverage tidak dapat tercapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah hingga tingkat desa. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak,” jelas dia.

DPMD Kabupaten Bekasi juga berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada aparatur desa agar menjalankan kebijakan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah yang masih belum optimal seperti Kecamatan Tarumajaya dan Pebayuran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan berbagai kendala dan peluang dalam implementasi program jaminan sosial di desa dapat teridentifikasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi guna meningkatkan kepesertaan, sehingga perlindungan bagi pekerja terutama sektor informal dapat lebih merata dan berkelanjutan.(Alhidayah)