Bekasi, patroli Bangsa nasional,,Pengelolaan Dana Desa di Desa Jaya Bakti, Kecamatan, Cabangbungin Kabupaten Bekasi, kini kembali menjadi sorotan publik. Alokasi anggaran bernilai ratusan juta rupiah pada tahun 2022 dan 2023 sampai 2025 memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan realisasi program di lapangan.
Tanggal 7/6/2026
Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Jayabakti mengalokasikan Dana Desa ratusan juta digelontorkan untuk penguatan sektor ketahanan, yaitu program pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani Rp 408,475,000.
Tahun 2022 ( penguatan ketahan pangan tingkat desa , lumbung desa pengada pipa air pertanian dan lening saluran pertanian Rp ,131 ,049,000.
Tahun 2023 Jumlah alat
Produksi Tahanan pangan pengelolaan pertanian ,pengilingan ,padi ,jagung dll, ,93,610,200.
Pktd 95 ,200,000.
Tanggap darurat bencana penanggulan bencana kekeringan ( pengada benih padi ,139,642, 000.
Program BUMDES tahun 2025 ,( 164,200,000)
( 109, 340,400)
Besarnya nilai anggaran tersebut ini menjadi perhatian serius, terutama terkait sejauh mana program benar-benar direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mencium ada indikasi kuat penyalahgunaan dana desa, saya menduga program ketahan pangan yang tidak jelas realisasinya. Ini bukan tuduhan, tapi permintaan transparansi,” ujar warga.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah dana ketahanan pangan. Anggaran tersebut, menurut warga, seharusnya dialokasikan untuk mendukung produksi pangan lokal. Namun kenyataan di lapangan tidak menunjukkan keberadaan program tersebut secara nyata.
Minimnya informasi yang tersedia secara terbuka menimbulkan ruang tanya di tengah tekanan publik. Transparansi dinilai menjadi kunci penting, mengingat Dana Desa merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. Media masih menunggu jawaban guna menyajikan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fenomena dugaan penyimpangan Dana Desa bukan hal baru. Sejak Dana Desa diluncurkan Pemerintah Pusat pada 2015, banyak laporan menunjukkan praktik manipulasi data, markup anggaran, hingga proyek fiktif. Desa-desa terpencil sering menjadi lokasi yang rawan karena minimnya pengawasan eksternal.
( Aceng )
This post have 0 comments
EmoticonEmoticon