APBD Bekasi Rp4,7 Miliar Menguap? Proyek Turap Rawalumbu Diduga Diatur, Haji Sidik Diburu Keterangannya

BEKASI Patroli Bangsa Nasional – Proyek pembangunan turap di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rawalumbu, Kota Bekasi, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp4,7 miliar kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah kejanggalan serius dalam proses tender hingga kelengkapan dokumen teknis mencuat, mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik pengondisian proyek, persaingan tidak sehat, hingga potensi korupsi terstruktur yang terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Paket pekerjaan dengan kode tender 10103749000 yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tersebut akhirnya dimenangkan oleh CV Arrahji Business dengan nilai kontrak sebesar Rp4,48 miliar. Namun di balik penetapan pemenang tersebut, terdapat rangkaian kejanggalan yang patut dipertanyakan secara mendalam.

Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, praktik tidak wajar ini diduga kuat melibatkan oknum yang dikenal dengan nama Haji Sidik. Saat awak media mencoba mengonfirmasi keberadaannya di lokasi proyek maupun tempat yang diduga sering ia datangi, hingga saat ini belum ditemui atau belum bersedia memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam proses pengondisian proyek tersebut.

 

Sumber di lingkungan proyek yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa proses pengadaan ini terkesan sudah diatur sedemikian rupa sejak awal. "Ada indikasi persaingan semu, di mana hanya beberapa pihak yang diizinkan masuk, sementara peserta lain seolah dipersulit dengan syarat-syarat yang dibuat tidak wajar," ungkapnya.

 

Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan teknis dengan kondisi di lapangan, serta dugaan manipulasi administrasi yang memudahkan satu pihak tertentu untuk memenangkan tender. Hal ini memicu kecurigaan adanya praktik mark-up anggaran dan pengurangan kualitas material yang berpotensi merugikan keuangan negara serta membahayakan ketahanan struktur turap di masa mendatang.

 

Warga sekitar kawasan DAS Rawalumbu pun turut menyuarakan kekhawatirannya. Mereka berharap proyek ini tidak sekadar menjadi ajang pencarian keuntungan oknum tertentu, melainkan benar-benar bermanfaat untuk mencegah banjir dan kerusakan tebing sungai yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

 

"Kami minta pihak berwenang, baik Inspektorat Kota Bekasi, Kejaksaan Negeri, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai uang rakyat yang mencapai miliaran rupiah ini habis sia-sia karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar salah satu warga.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi maupun pihak terkait lainnya. Awak media pun berupaya terus mendalami kasus ini untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan adil dari semua pihak.

 

 (A,L)